PENGUATAN KELEMBAGAAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SINJAI

By : Balitbangda Kab. Sinjai / Arham Pasrah, S.S.T.Par.

Kebutuhan inovasi dalam suatu daerah sangat dibutuhkan secara kompleksitas dari pola tranformasi penelitian yang mengarah pada pengembangan mutu serta berimprovisasi dalam beberapa analisis kebutuhan daerah. Terkadang memang banyaknya konsep inovasi daerah yang terbersit pada saat ada kesenjangan, masalah yang dihadapi dari beberapa segi seperti pelayanan, pola birokrasi yang berlika liku, system aplikasi, serta tuntutan akan efesiensi dan efektif. Kabupaten Sinjai saat ini telah lama menggiat diri dalam memberdayakan mindset aparatur sipil Negara untuk selalu memikirkan inovasi yang lebih efisien dan efektif, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa terkadang ada inovasi yang hamper sama dengan daerah daerah lain namun bagaimana inovasi ini mengarah pada inovasi yang replikatif, memiliki daya unggul tersendiri, pola terjangkau bagi masyarakat dan pemerintah, serta dapat dengan mudah dikomunikatifkan.

Beberapa hasil dokumen kajian yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai baik dalam pola rekomendasi maupun feasibility study ( studi kelayakan ) telah berdampak sangat baik dan memberikan manfaat besar dalam pembangunan Kabupaten Sinjai. Keterlibatan para tim ahli, akademisi, praktisi yang bekerjasama dalam riset pengembangan dan inovatif telah dijadikan suatu dokumen yang menjadi tolak ukur dalam pembangunan dari berbagai sector baik dari peternakan, olahraga, pariwisata, ekonomi urban, perikanan dan berbagai sector lainnya. Ini tidak lepas dari dukungan Masyarkaat dan pemerintah kabupaten SInjai untuk selalu memandang kebutuhan masyarakat sebagai pilar utama dalam pembangunan, serta tidak terlepas dari pola analisis kebutuhan daerah.

Pada tanggal 22 April 2021 Presiden Joko widodo telah menetapkan Peraturan Presiden ( Perpres ) Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional atau disingkat BRIN.  Badan ini memiliki garis komando ke tingkat daerah yang dikenal dengan nama BRIDA ( Badan RIset dan Inovasi Daerah ), dimana pada pasal 72 yang berbunyi BRIDA wajib dibentuk atau dapat diintegrasikan dalam perangkat daerah paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan, yang dimaknai bahwa Kepala Negara menginstruksikan Agar Pemerintah Daerah Membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dimanatkan dalm pasal 64 bahwa BRIDA menjalankan tugas koordinasi, singkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi pada pembangunan daerah secara menyeluruh dan suistainable. dalam pasal 66 ditetapkan pula bahwa Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan Badan riset dan inovasi nasional.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sinjai dengan adanya sinergitas inovasi kedepan, perlu bertransformasi dalam tugas fungsi yang telah diamanatkan oleh Presiden guna mendapatkan dukungan riset dan inovasi dari pemerintah Pusat. keberadaan BRIDa di Kabupatn Sinjai diperlukan dan merupakan perkuatan dari OPD Litbang daerah guna mendorong dan mengorkestrasi riset dan inovasi di daerah tersebut agar memberikan hasil optimal bagi pembangunan daerah. Namun perlu dipahami bahwa keberadaan BRIda dalam penguatan kelembagaan Balitbangda di Kabupaten Sinjai didalamnya bukan hanya dari kalangan Aparatur sipil Negara, peneliti, tim ahli dari berbagai bidang keahlian masing masing berada pada naungan Badan Riset  dan inovasi daerah tersebut. Transformasi inilah bisa memberikan pelaksanaan inovasi daerah dan berbagai penelitian sesuai dengan analisis kebutuhan daerah. Rencana induk Kelitbangan Kabupaten Sinjai perlu juga bertransformasi menjadi sebuah master plan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan tekhnologi Daerah Kabupaten Sinjai. Keberadaan ini pun harus diperkuat dengan legetimasi aturan hokum dimana pada saat pelaksanaan kajian riset dan inovasi dengan berdasar pada rencana induk, sudah tentulah segala Organisasi perangkat daerah yangmembawahi masing masing tugas pokok funsi secara tekhnis menjalankan hasil kajian dengan mempertimbangkan isu strategis dan skala prioritas Kabupaten Sinjai.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai prioritas inovasi daerah, dalam hal ini telah menekankan kepada seluruh jajaran aparatur Sipil Negara pada Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Sinjai untuk menyusun inovasi baik yang sifatnya replikatif, perekayasaan, prakarsa, invensi dan ekstensi, duplikasi, sintesis. Dalam cakupannya untuk mewujudkan inovasi daerah yang berkelanjutan dan mampu terimplementasikan secara efektif dan efisien, disinilah peran serta pemerintah untuk menguatkan lembaga sebagai wadah dalam menciptakan iklim inovasi yang unggul dan berdaya saing, mengigngat kabupaten Sinjai memiliki 3 dimensi dan sumber daya alam yang sangat potensi, dituntut resources humanity lebih peka terhadap apa yang bisa menjadi terobosan dan dijalankan, semoga kedepan wadah Penelitian riset dan inovasi Kabupaten Sinjai bisa lebih maju dengan lembaga yang professional dan bermutu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *