Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah merupakan amanat dari UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa Kepala Daerah melaporkan inovasi daerah kepada Mendagri, dan Mendagri melakukan penilaian terhadap laporan inovasi daerah tersebut dan terhadap hasil penilaian diberikan penghargaan dan/insentif kepada pemerintah daerah. Fungsi penilaian indeks inovasi daerah ini antara lain guna mendukung reformasi birokrasi pemda dan sarana pelaporan dan informasi inovasi daerah serta metoda, kriteria penilaian yang terdiri dari adanya pembaharuan, manfaat, kepentingan publik, urusan dan kewenangan pemda, dan aplikatif/replikatif. Selain itu instrumen pengukuran inovasi daerah dapat menghasilkan peta inovasi daerah sebagai dasar pembinaan daerah sesuai karakteristik dan permasalahan daerah, sebagai komponen penghitungan TPPD dan laporan inovasi daerah merupakan bagian dari LPPD.

Inovasi sendiri merupakan kebaruan proses yang lebih efisien dan efektif. Inovasi tersebut adalah semua aktivitas yang dilakukan sebagai konsekuensi dari jabatan/profesi yang melekat, baik itu terkait tata kelola pemerintahan, layanan publik, maupun urusan lainnya yang menjadi kewenangan pemda. Tidak harus ada sentuhan teknologi informasi atau berupa aplikasi IT namun dalam proses bisnisnya ada kebaruan proses yang efisien dan efektif sehingga layanan atau kegiatan menjadi lebih mudah, cepat, murah, dan bersih.

Penilaian Indeks Inovasi Daerah telah berlangsung sejak tahun 2018 sampai saat ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi web pada domain https://indeks.inovasi.litbang.kemendagri.go.id. Hasil penilaian inovasi daerah ini juga terbagi dalam tiga kategori. Pertama, kategori daerah terinovatif yang merupakan predikat bagi pemda dengan capaian indeks inovasinya di atas 1000. Kedua, daerah inovatif dengan hasil indeks inovasi antara 501-1000. Ketiga, daerah kurang inovatif, yakni predikat bagi daerah yang indeks inovasinya kurang dari 500. Bagi daerah dengan nilai terbaik, nantinya bakal diberikan penghargaan dan Dana Insentif Daerah (DID) pada gelaran Innovative Goverment Award (IGA). Penghargaan diberikan berdasarkan klaster provinsi, kabupaten, kota, dan daerah tertinggal.

Adapun Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai difasilitasi oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Tahun 2020 telah mengikuti penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah ini dengan skor 641 atau dengan predikat “daerah inovatif”. Jumlah inovasi daerah yang sempat didaftarkan berjumlah 16. Hasil penilaian Indeks Inovasi Daerah yang diperoleh Kabupaten Sinjai tahun 2020 dapat dilihat disini.

Berikutnya pada penyelenggaraan Indeks Inovasi Daerah tahun 2021 ini Kabupaten Sinjai ditargetkan mendapatkan capaian predikat “daerah terinovatif” dengan hasil skor di atas 1000 mengingat banyaknya Inovasi Daerah yang telah dilaksanakan namun belum sempat terdata berikut data pendukungnya. Dan menjadi tantangan bersama pada gelaran Innovative Goverment Award (IGA) tahun 2021 mendatang diharapkan ada Inovasi Daerah Kabupaten Sinjai yang masuk nominasi dan mendapatkan penghargaan.